Dibuka Lowongan 2.536 Guru Sekolah Negeri di Surabaya

Akan repot jadinya jika Ibu Kota Jawa Timur stok guru masih kurang. Persoalan demi persoalan dalam dunia pendidikan semakin hari semakin bertambah dan tiada henti saja. Anggaran pendidikan yang dijanjikan 20% terpenuhi, ternyata juga sulit untuk direalisasikan para pembuat janji. Al hasil berbagai dampak buruk menimpanya. Salah satunya adalah yang diberitakan di beberapa media massa Jumat (1/2) lalu, bahwa Surabaya kekurangan guru. Tidak tanggung-tanggung, ada 2.536 yang masih diperlukan untuk mencerdaskan anak Indonesia di Surabaya.

Ironis memang bagi sebuah Ibu Kota yang seharusnya mampu menjadi contoh dalam pelaksanaan sistem pendidikan. Kabarnya adanya program wajib belajar pendidikan menengah (Wajar Dikmen) 12 tahun yang dirintis oleh Jatim ini, mendapat sorotan dari pemerintah pusat. Program yang bertujuan untuk membantu siswa dari ekonomi rendah agar bisa menamatkan bangku SMA/SMK cukup mendapat perhatian dari Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo.

Semangat perbaikan melalui program tersebut tentu akan disayangkan, manakala tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah guru, kesejahteraan, dan kualitas hidup mereka. Murid banyak, guru kurang. Proses belajar mengajar tentu kurang efektif. Bisa berjalan memang, namun sulit untuk berjalan dengan baik dan efektif dalam proses pengajaran dengan jumlah siswa yang besar.

Kekurangan guru ini, menurut data yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1 TK Negeri, kekurangan guru= 9
547 SD Negeri, kekurangan guru= 1.523
42 SMP Negeri, kekurangan guru= 474
22 SMA Negeri, kekurangan guru= 92
11 SMK Negeri, kekurangan guru= 437

Kekurangan di atas dihitung berdasarkan rasio 40 siswa per kelas. Rasio tersebut merupakan rasio yang sebenarnya sudah melebihi batas ideal sebuah kelas. Karena seharusnya idealnya adalah antara 20-30 siswa per kelas. Jika menggunakan rasio yang 20-30 siswa per kelas, tentu kekurangannya akan bertambah banyak lagi.

Menurut Ketua Komisi D (Bidang Kesra dan Pendidikan) DPRD Kota Surabaya, Ahmad Jabir, masalah yang memprihatinkan ini tidak lepas dari adanya kebijakan Badan Kepegawaian Nasional (BKN) yang ternyata membatasi pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS). Total APBD 2008 yang mencapai Rp 3 triliun lebih ini, ternyata anggaran untuk pendidikan kembali mendapat harga diskon, sehingga anggaran yang dialokasikan hanya sekitar Rp 172 miliar atau 7,2% saja. Terdiskonnya anggaran pendidikan ini, akhirnya turut mempengaruhi jumlah guru yang akan diangkat menjadi PNS.

Sementara ini, Kepala Dinas Pendidikan, Sahudi mengungkapkan bahwa kekurangan guru ini bisa diatasi dengan pengangkatan guru bantu dan guru tidak tetap (GTT). Diknas cukup menyadari akan kekurangan ini, namun menurutnya adanya pengangkatan ini bisa digunakan untuk mengatasi persoalan kekurangan guru. Meskipun, sudah ditambah pun masih kurang. Karena teryata jumlah guru yang kurang ini merupakan akumulasi dari tahun 2006.

Perlu diketahui juga bahwa, apabila pemerintah tidak serius dalam menangani persoalan ini, tentu kualitas pendidikan di Indonesia atau di Surabaya khususnya juga akan mengalami penurunan. Target sertifikasi guru pun yang dilakukan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) terhadap 2,7 juta guru diprediksi mengalami kegagalan. Pasalnya, target yang dicanangkan selama 10 tahun (2005-2015) ini seharusnya bisa mensertifikasi guru tiap tahunnya sebanyak 270.000 guru. Padahal sejak 2005-awal 2008 ternyata baru 380.000 guru yang sudah tersertifikasi. Sisanya masih 2.320.000 guru lagi yang perlu disertifikasi dalam kurun waktu 8 tahun ke depan. (as)

Disarikan dari beberapa sumber media.
http://catatankammi.blogspot.com